http://www.mongabay.co.id
Oleh M Ambari [Jakarta] di 27 August 2018
Setelah menunggu tiga tahun, Indonesia akhirnya memiliki data rujukan terbaru wilayah kelautan Indonesia. Data tersebut menjadi pembaruan untuk data kelautan yang ada di Nusantara. Pengerjaannya dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sejak 2015 dengan melibatkan Badan Informasi Geo Spasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam pembaruan data, tim menggunakan kajian teknis dengan menggunakan data terbaik yang ada dan menggunakan metode teknis termutakhir. Cara itu dilakukan, agar data rujukan yang akan dihasilkan menjadi data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik Indonesia dan dunia.
“Sebelum ini belum pernah ada data resmi yang bisa digunakan sebagai rujukan yang bisa dipakai dalam skala nasional. Selama ini, data yang beredar masih bermacam-macam. Ini adalah langkah yang sangat bagus,” ungkapnya pertengahan Agustus ini di Jakarta.
Dengan hadirnya data rujukan terbaru wilayah kelautan, Luhut meminta semua pihak untuk bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Mengingat, sebelum data tersebut muncul, tak banyak orang yang paham dan sadar akan pentingnya peta kelautan wilayah Indonesia.
Setelah menunggu tiga tahun, Indonesia akhirnya memiliki data rujukan terbaru wilayah kelautan Indonesia. Data tersebut menjadi pembaruan untuk data kelautan yang ada di Nusantara. Pengerjaannya dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sejak 2015 dengan melibatkan Badan Informasi Geo Spasial (BIG) dan Pusat Hidrografi dan Oseanografi (Pushidros) TNI Angkatan Laut.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dalam pembaruan data, tim menggunakan kajian teknis dengan menggunakan data terbaik yang ada dan menggunakan metode teknis termutakhir. Cara itu dilakukan, agar data rujukan yang akan dihasilkan menjadi data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik Indonesia dan dunia.
“Sebelum ini belum pernah ada data resmi yang bisa digunakan sebagai rujukan yang bisa dipakai dalam skala nasional. Selama ini, data yang beredar masih bermacam-macam. Ini adalah langkah yang sangat bagus,” ungkapnya pertengahan Agustus ini di Jakarta.
Dengan hadirnya data rujukan terbaru wilayah kelautan, Luhut meminta semua pihak untuk bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Mengingat, sebelum data tersebut muncul, tak banyak orang yang paham dan sadar akan pentingnya peta kelautan wilayah Indonesia.
Luhut menyebutkan, sebelum data rujukan ada, sudah ada beberapa negara Eropa dan Jepang yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di laut Indonesia. Tetapi, dia meyakini, untuk saat ini yang terbaik adalah bagaimana memperkuat data dan penegakan hukum di laut. Untuk itu, aparat keamanan juga perlu diperkuat lebih bagus lagi.
Di atas semua itu, Luhut mengingatkan, data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan menjadi kebutuhan yang tak bisa ditunda lagi. Kebutuhan itu, berkaitan erat dengan pengembangan ekonomi nasional, khususnya yang ada di kawasan laut Indonesia. Tanpa data yang valid, dia meyakini akan ada hambatan dalam pengembangannya.
Berkaitan dengan data rujukan wilayah kelautan Indonesia yang sudah dibuat, Luhut merincinya sebagai berikut:
1.Luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan Indonesia adalah 3.110.000 km2;
2.Luas laut teritorial Indonesia adalah 290.000 km2;
3.Luas zona tambahan Indonesia adalah 270.000 km2;
4.Luas zona ekonomi eksklusif Indonesia adalah 3.000.000 km2;
5.Luas landas kontinen Indonesia adalah 2.800.000 km2;
6.Luas total perairan Indonesia adalah 6.400.000 km2;
7.Luas NKRI (darat + perairan) adalah 8.300.000 km2;
8.Panjang garis pantai Indonesia adalah 108.000 km;
9.Jumlah pulau di Indonesia kurang lebih 17.504, dan yang sudah dibakukan dan disubmisi ke PBB adalah sejumlah 16.056 pulau